Pengahapusan UN, Usaha Peningkatan Kualitas Guru Dan Murid


Penghapusan ujian nasional dan dampaknya terhadap murid dan tenaga pengajar

Keputusan Menteri Pendidikan dan dan Kebudayaan, Nadiem makarim untuk menghapus Ujian Nasional menjadi topik yang hangat dibincangkan dimana-mana. Mulai dari pihak pejabat negara hingga kaum pendidikan ditingkat bawah. Pasalnya, penghapusan atau lebih tepatnya pengubahan pada sistem UN ini bukanlah hal sepele.

Tindakan bapak menteri itu menuai berbagai komentar, baik positif maupun negatif. Hal tersebut wajar karena kita ketahui UN telah mendarah daging di Indonesia sendiri. Tentu untuk mengubah hal yang sudah sangat melekat seperti itu cukup sukar, mengingat ujian serupa masih lumrah dipakai di berbagai negara sebagai tolak ukur atas capaian hasil belajar siswa.

Dilansir dari Tempo, Buya syafi’i, seorang cendikiawan menyatakan bahwa dalam hal pengahapusan UN ini dibutuhkan Kaji ulang, dan tidak bisa diputuskan secara teburu-buru. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kala yang mengatakan jangan sampai generasi muda menjadi lembek. Dan masih banyak lagi kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak.

Namun disamping banyaknya tanggapan negatif dari banyak kalangan, pihak yang mendukung atas kebijakan ini pun tak bisa dianggap sedikit. Mulai dari tokoh-tokoh seperti Kak Seto hingga Presiden RI, Jokowi Dodo, mendukung penuh terhadap pengahapusan UN. Bahkan, Menteri Pendidikan Malaysia, Maszlee Bin Malik memuji rencana Bapak Nadiem ini.

Dengan timbulnya banyaknya reaksi, Nadiem memperjelas rencananya tersebut dalam Rapat Komisi X DPR RI pada Kamis, 12 Desember 2019. Beliau menyatakan bahwa UN tidak dihapus melainkan disederhankaan secara dramatis. Tidak hanya pengubahan sistem pada UN saja, pada momen ini dinyatakan bahwa akan terjadi perubahan pada USBN, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

Maksud dari perkataan tersebut adalah nantinya UN akan di ubah sistemnya menjadi Asesmen Kompetensi Minimum yang serupa dengan salah satu ujian bertaraf internasional, yakni Programme for Internasional Student Assesment (PISA). Jadi, kedepannya penilaian siswa tidak dilaksanan di akhir jenjang lagi melainkan di pertengahan, seperti kelas VI untuk SD, kelas VIII untuk SMP dan kelas XI untuk

Dengan adanya sebuah rancangan inovatif tersebut, memang perlu diadakan persiapan yang matang dan tak bisa tergesa-gesa, mengingat untuk mensukseskan hal ini dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Jadi hal ini menjadi PR bukan hanya untuk pemerintah saja, namun juga untuk seluruh elemen masyarakat.

Dalam melaksanakan ujian yang benar-benar menjadi tolak ukur, guru dan siswa  harus berkompeten pada tugasnya masing-masing. Seorang siswa harus giat dan belajar dengan sungguh-sungguh sedangkan seorang guru harus disiplin dalam mengemban amanahnya dalam tanda kutip “pengajar dan pembingbing”.

Sayangnya, tidak dapat dipugkiri, praktek yang terjadi dilapangan tidak semua siswa belajar dan serius dalam mengikuti Ujian Nasional, bahkan parahnya tidak jarang siswa hanya mengarap nilai besar namun enggan untuk belajar sehingga mengahalalkan segala cara untuk mendapat nilai yang memusaskan. Dalam konteks ini, para siswa salah dalam mengartikan tujuan diadakannya ujian Nasional, yakni bukan menjadi tolak ukur kemampuan melainkan sebagai syarat untuk meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Di pihak Guru juga begitu, dengan berdalih “Kasih Sayang” dan “Kasihan” sehingga lalai dalam menjalankan tugasnya yang adalah pengajar. Maka yang terjadi adalah guru juga ikut mengharap kelulusan para siswa dengan nilai yang memuaskan padahal mereka (guru) sadar akan ketidakmampuan siswa. Tentu ini menjadi tamparan keras bagi para pengajar. Sebab, apapun sistem dan kebijakannya, jika pribadi siswa dan guru tetap seperti ini, maka harapan untuk menciptakan generasi bangsa yang mapan tidak akan tercapai.

Sebenarnya, sistem Ujian Nasional yang ada sudah bagus. Dan jika terlaksasa sesuai dengan harapan dan rancangan awal tentu akan melahirkan produk-produk berkualiatas. Namun sayangnya, yang terjadi malah tidak demikian, banyak siswa tidak serius belajar sedangkan guru mentoleransi akan hal itu.

Sikap dari pengajar yang seperti ini lah yang menjadi salah satu penyebab siswa berpikiran bahwa kelulusan mereka telah dipastikan oleh guru dan sekolah, meskipun kenyatannya ada beberpa mata pelajaran bahkan seluruhnya belum dikuasai oleh siswa tersebut.

Maka, dalam pelaksanaan sistem yang baru ini, peningkatan kualitas dibutuhkan tidak hanya pada siswa saja tapi juga kualiatas tenaga pengajar serta infrastruktur. Siswa membutuhkan bimbingan yang lebih baik, guru perlu lebih disiplin dalam melakasakan tugas dan insfrastruktur harus lengkap merata di seluruh wilayah Indonesia.
___
Hafidz j : Mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran islam universitas nurul jadid yang suka bergumul dengan kata dan aksara
___
Sumber gambar :
www.liputan6.com

No comments

Powered by Blogger.