Budaya Hura-Hura (Hedon) Sebuah Opini Hasil Pemikiran Hafidz J

tentang budaya hedon yang kian marak dewasa ini


Seiring berkembangnya teknologi di era ini, polemik yang tumbuh semakin merajalela menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, baik dari aspek agama, budaya hingga bangsa dan negara. Begitupun tak terkecuali yang dialami Indonesia beserta generasi mudanya. Ditambah lagi jika pribadi tunas-tunas bangsa itu tak terkendali sehingga tak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai bangsa. 

Beberapa waktu lalu Ibu Kota Jakarta heboh oleh pergelaran acara musik Djakarta Warehouse Project atau yang lebih dikenal dengan DWP sertas pemberian penghargaan kepada salah satu deskotek di Jakarta Barat, Colosseum Club 1001 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudyaan DKI pada penghargaan Adikarya Wisata 2019, Nominasi Hiburan & Rekreasi. Dengan tersebarnya kabar megenai dua hal tersebut, sontak langsung menjadi hal yang hangat dibicarakan. 

DWP sendiri adalah pergelaran acara musik bergenre eletronic dance music (EDM) yang sejak lama telah menuai berbagai macam kritik. Pasalnya acara tersebut dituding sebagai momentum untuk melakukan peredaran narkoba, minum-minuman keras dan seks bebas yang sarat akan maksiat. Acara ini pernah dipindahkan ke Denpasar pada tahun 2017, namun pada tahun ini acara musik tersebut kembali diadakan di Jakarta. 

Pelaksana Tugas Kepala dinas Pariwisata DKI, Alberto Ali, mangatakan bahwa alasan DWP diadakan di Ibu Kota lagi karena kegiatan ini adalah aktivitas kesenian yang berskala besar dan internasional, sehingga dapat menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Maka hasil yang diperoleh adalah banyak kegiatan ekonomi yang terjadi pada acara tersbut. Penyataan ini disampaikan oleh Alberto pada kamis 12 Desember 2019 saat dihubungi oleh pihak Tempo. 

Kemudian perihal penghargaan yang di sematkan kepada salah satu klub malam, Colosseum Club 1001, juga hangat digunjingkan. Diberikannya penghargaan tersebut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menuai banyak kritik. Dalam ajang tersebut dianyatakn bahwa Colosseum Club berhasil mendapatkan penghargaan, sebab katanya di diskotek itu bersih dari Narkoba, dan minum-minuman keras. 

Salah satu pihak yang mengkritik atas penghargaan ini adalah Front Pembela Islam (FPI). Ketua Umum FPI, Ahmad Shobri Lubis dalam keterangan tertulisnya meminta Anies Baswedan untuk mencabut penghargaan yang diberikan kepada Colosseum. Alhasil, penghargaan tersbeut kini telah dicabut atas perintah Anies. 

Jika ditelaah kembali, pebenyab terjadinya kedua kasus diatas adalah perubahan pribadi generasi pada zaman ini. Kebanyakan orang lebih menyukai hal-hal yang berbau hura-hura seperti diskotek dan konser-konser musik, dengan mereka beranggapan bahwa “Ini adalah hal yang lumrah”, parahanya lagi jika mereka beranggapan “Ini adalah kebutuhan,”. 

Dukungan kebiasaan hura-hura tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya orang yang antusias dalam mengikuti hal-hal itu. Konser DWP yang digelar diserbu banyak muda-mudi. Klab-klab malam pun jadi tempat favorit untung mengekspresikan rasa senang. Meskipun, jika pada kenyataannya tidak ada narkoba, minum-minum keras dan seks bebas, belum tentu konser musik dan dikotek merupakan hal baik. 

Setiap hal memanglah memiliki sisi posistif dan negatif. Jadi, dalam menilai baik dan buruknya sesuatu perlu adanya kajian dan muhasabah terlebih dahulu. Sebuah perkembangan dan inovasi memang adalah sebuah kemajuan namun perkembangan itu tak selalu sesuai dengan norma yang ada, baik secara agama, budaya, bangsa dan negara. 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus menjadi tolak ukur dalam menilai sebuah perkembangan. Karena, nilai-nilai yang tercantum dalam butir-butir pancasila adalah perwujudan dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Jika perkembangan itu tidak sesuai dengan Pancasila, maka sudah dapat dipastikan hal itu tak baik bagi bangsa dan negara Indonesia. 

Misalnya acara musik DWP tadi, jika dilhat dari sila pertama, “ketuhanan”, maka setiap rakyat Indonesia harus mengetahui batas yang telah digariskan oleh Agama yang dianutnya. Perlu kita sadari bersama, tidak ada ajaran sebuah Agama yang menghalalkan pemeluknya untuk bersenang-senang dalam urusan duniawi, apalagi dengan lawan jenis yang bukan siapa-siapanya. 

Muhasabah seperti ini bukan hanya bagi rakyat saja. Di pihak pemerintah seharusnya lebih bijak dalam memutuskan sesutu. Karna tanpa adanya campur tangan pemerintah hal-hal seperti itu tak mungkin terlaksana. Konser-konser musik perlu izin pemerintah, pembangunan diskotek perlu izin pemerintah, begiatupun hal serupa. Jadi, pemerintah seharusnya benar-benar mengambil keputusan demi kepentingan rakyat. 

Namun, yang terjadi dilapangan adalah, tak jarang oknum-oknum yang ada dalam tubuh pemerintahan lebih mengutamakan finansial dan materi. Contohnya, DWP yang merupakan acara musik bertaraf internasional pasti didalamnya banyak terjadi kegiatan ekonomi. Tentu, jika dilihat dari sisi ekonomi, dengan acara sebegitu besar akan memberikan banyak keuntungan, dan mirisnya keuntungan inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam memberikan izin tersebut. 

Jika dibiarkan seperti ini, generasi bangsa nyaman dengan budaya hura-hura dan enggan dengan budaya lokal Indonesia. Sedangkan pihak pemerintah juga pun mulai nyaman dengan keuntungan yang didapat dari budaya hura-hura itu, serta enggan rugi jika harus memulai gerakan-gerakan berbau lokal yang masih minim keuntungan. Maka, pelan tapi pasti, pribadi bangsa pun akan berubah, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila hanya akan menjadi mitos.
___
Hafidz J : Mahasiswa KPI UNUJA semester 1 yang juga merupakan seorang santri wibu syari’ah pecinta loli.

No comments

Powered by Blogger.