KORUPSI = TRADISI ?




Korupsi berasal dari bahasa latin ‘CURRUPTIO’ yang bermakna busuk. Dalam KBBI sendiri kata dasar ‘korup’ berarti busuk, rusak, buruk. Sedangkan korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dalam ilmu politik, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi serta menyebabkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan atau pribadi lainnya. Dari sudut pandang ahli ekonomi, mereka mendefinisikan bahwa korupsi sebagai pertukaran yang menguntungkan yangterjadi secara diam-diam dan sukarela yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan yang diberikan dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan banyak pihak.

Dalam dunia pemerintahan, korupsi rentan terjadi baik dari yang paling ringan sampai korupsi paling berat. Dari sisi hukum, secara garis besar tindak pidana korupsi memenuhi beberapa unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, memperkaya diri sendiri dan merugian perekonomian negara.

Dilansir dari jurnalisnews.com, ada 7 kasus korupsi terbesar di Indonesia yang beberapa diantaranya tidak terungkap secara jelas atau penyelidikan berhenti di tengah jalan, beberapa di antaranya yakni :

· Kasus korupsi yang dilakukan oleh Eddy Tansil, seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang ternyata bukan sukses karena usahanya, tetapi malah merugikan negara hingga +- 7 triliun. Setelah dilakukan penyelidikan, ia dikenai hukuman 20 tahun penjara. Namun kabar yang beredar yakni ia berhasil kabur dan pergi ke China untuk membangun bisnisnya yang baru.

· Mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia diduga terlibat dalam kasus korupsi melalui 7 yayasan yang diketuainya, jumlah uang korupsi diperkirakan sekitar 3,3 triliun yang tentunya sangat merugikan negara. Sayangnya, hingga beliau menjemput ajal kasus ini belum juga tuntas.

· Kasus HPH dan Dana Reboisasi yang menyeret beberapa nama besar di Indonesia seperti, Bob Hasan, Tommy Soeharto, Prajogo Pangestu dan beberapa nama pejabat lainnya diduga telah merugikan negara hingga 15 triliun. Lagi dan lagi, sangat disayangkan kasus ini pun tidak diusut sampai tuntas akibat proses hukum yang katanya berhenti di tengah jalan.

· Kasus korupsi Bank Century yang sempat menggegerkan masyarakat karena menyeret nama mantan Wakil Presiden, Budiono dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kerugian negara ditaksir mencapai 6,7 triliun juga menyebabkan beberapa nama pejabat lain terseret dalam kasus itu.

Dari yang disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak kasus yang seringkali tidak mendapatkan kejelasan sehingga membuat banyak masyarakat kecewa atas lemahnya hukum di negara hukum ini. Tidak hanya sampai disini, kekecewaan pun bertambah ketika mulai terkuak skandal penjara mewah bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Bukankah setiap penguasa selalu menyuarakan tentang keadilan? Lantas, mengapa mereka sendiri tidak mau bersikap adil? Jawaban yang paling pantas adalah ‘Gelap Mata’. Mereka tidak lagi mau melihat siapapun yang berada di bawah, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka terlihat tetap diatas sekalipun itu harus menindas.

Tempat tahanan dengan fasilitas mewah, penyejuk udara, televisi dan kulkas besar sepertinya lebih cocok disebut hotel. Bahkan dikabarkan para narapidana kuat dan memiliki kekuasaan tinggi bisa mendapatkan pelayanan khusus, beberapa bahkan bisa mendapatkan kunci sel dan keluar sesuka hati. Sepertinya sudah bukan hal yang tabu lagi mengenai perlakuan khusus kepada narapidana istimewa ini, seperti yang dikabarkan beberapa media di Indonesia bahwa petinggi pajak, Gayus Tambunan yang pada saat itu sedang menjalani hukuman akibat korupsi terlihat di Turnamen Tenis Internasional di Bali.

Lemahnya hukum serta ketidakadilan di Indonesia membuat masyarakat enggan berharap banyak kepada pemerintah. Bukan karena tidak percaya, namun karena mereka yang tak lagi mau melihat ke bawah. Seakan para penguasa merasa hina apabila kembali menyuarakan keinginan rakyatnya. Hukum Indonesia yang mulai ”tajam ke bawah tumpul ke atas”. Hal miris pun terdengar dari seorang mahasiswi di salah satu kampus di Jember yang tak ingin disebutkan identitasnya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih melakukan korupsi daripada memberantasnya. Ia merasa melakukan korupsi akan mendapatkan hukuman sama dengan pencuri, bahkan sekalipun mendapatkan hukuman para koruptor masih bisa menikmati kemewahan hidup.

Janji tinggallah janji, apalah daya rakyat jelata yang hanya bisa berdoa agar kehidupan sejahtera menjadi nyata. Ditengah kemewahan korupsi yang merajalela semoga para penguasa kembali membuka mata, bahwa banyak manusia yang menaruh harapan kepada mereka.

Ditulis oleh : Gaby (Mahasiswi IAIN Jember)

No comments

Powered by Blogger.